Selasa, 10 Desember 2013

BAB XI Contoh – Contoh Kasus Masing - Masing BAB

Ø  BAB I CONTOH KASUS ISD 

Kota Depok hadapi permasalahan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan perilaku hidup sehat. Hal ini terbukti dari hasil analisis data survei EHRA (Environmental Health Risk Assesment) pada Juli 2011.

Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Depok mengumumkan akar masalah sanitasi di Kota Depok dalam acara "Peluncuran Buku Putih Sanitasi Kota Depok," pada Selasa (25/10).

Dari hasil data EHRA, banyak permasalahan sanitasi dengan risiko tinggi dan sangat tinggi yang dihadapi oleh kelurahan-kelurahan di Kota Depok. Risiko yang dihadapi oleh kelurahan-kelurahan di Kota Depok terkait dengan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan perilaku hidup sehat masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kota Depok terkait pengolahan air limbah disebabkan penyedotan tangki septik yang tidak teratur yang dilakukan oleh masyarakat, "Banyak warga yang tidak melakukan penyedotan tangki septik lebih dari 10 tahun," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok, Khamid Wijaya.

Dalam pengolahan sampah, hasil pengumpulan data Pokja Sanitasi menemukan tiga masalah dasar, yaitu tempat pengumpulan sampah yang tidak mencukupi, waktu pengumpulan sampah yang lama, dan tidak adanya tempat pengolahan sampah. Sedangkan dari perilaku sehat, penelitian mendapati masyarakat Kota Depok jarang mencuci tangan dengan sabun pada lima waktu kritis.
Sanitasi buruk di Kota Depok menyebabkan terjadinya proses pencemaran. Berdasarkan data pelayanan dinas terkait di Kota Depok, pelayanan sanitasi bagi masyarakat tergolong biasa-biasa saja, "Dari penelitian, semua kelurahan memiliki masalah sanitasi," ujar Khamid.

Berdasarkan hasil data ini, Kota Depok fokus untuk ikut dalam Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP). Hasil penelitian ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Startegi Sanitasi Kota (SSK) yang akan diterapkan pada kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, sebagai kelurahan yang memiliki risiko sangat besar masalah sanitasi. 


 
Ø  BAB II CONTOH KASUS PENDUDUK, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN


Kasus Perang Sampit antara Suku Madura dan Dayak.
contoh kasus perang sampit ini diakibatkan karena hal yang sepele, yaitu terjadi cekcok antara suku madura dan dayak di daerah sampit. Lalu ada dari pihak suku dayak meminta bantuan kepada suku dayak yang lain yang ada di kalimantan. Sehingga karena ada rasa solidaritas yang tinggi sesama se-suku baik dayak maupun madura terjadi lah bentrok antara kelompok madura dan dayak sehingga menjadi besar..dan terjadilah pembantaian antara suku madura dan dayak.


Ø  BAB III CONTOH KASUS INVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT 

KENAKALAN REMAJA ANAK DIBAWAH UMUR
Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang.  Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma social yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui  jalur tersebut berarti telah menyimpang.
Masalah sosial perilaku menyimpang dalam tulisan tentang “Kenakalan Remaja” bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder di kalangan anak dan remaja (Kauffman , 1989 : 6) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya.
Bentuk Kenakalan Remaja Yang Dilakukan Responden (n=30)

Bentuk Kenakalan
f
%
1.      Berbohong

2.      Pergi keluar rumah tanpa pamit

3.      Keluyuran

4.      Begadang

5.      membolos sekolah

6.      Berkelahi dengan teman

7.      Berkelahi antar sekolah

8.      Buang sampah sembarangan

9.      membaca buku porno

10. melihat gambar porno

11. menontin film porno

12. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM

13. Kebut-kebutan/mengebut

14. Minum-minuman keras

15. Kumpul kebo

16. Hubungan sex diluar nikah

17. Mencuri

18. Mencopet

19. Menodong

20. Menggugurkan Kandungan


30

30

28

26

7

17

2

10

5

7

5

21

19

25

5

12

14

8

3

2



100

100

93,3

98,7

23,3

56,7

6,7

33,3

16,7

23,3

16,7

70,0

63,3

83,3

16,7

40,0

46,7

26,7

10,0

6,7


 
Ø  BAB IV CONTOH KASUS PEMUDA DAN SOSIALISASI 

Seks Bebas Masalah Utama Remaja Indonesia

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menyatakan bahwa masalah remaja bukan hanya persoalan narkoba dan HIV/AIDS.
Persoalan seks bebas kini juga menjadi masalah utama remaja di Indonesia.
"Hal tersebut harus segera ditangani mengingat jumlah remaja terbilang besar, yakni mencapai 26,7 persen dari total penduduk," kata Plt Kepala BKKBN, Subagyo, di Jakarta, Rabu.
Penelitian Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) pada 2007 lalu menemukan perilaku seks bebas bukanlah sesuatu yang aneh dalam kehidupan remaja Indonesia.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2009 pernah merilis perilaku seks bebas remaja dari penelitian di empat kota yakni Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya.
Hasilnya menunjukkan sebanyak 35,9 persen remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan, sebanyak 6,9 persen responden telah melakukan hubungan seksual pranikah.
''Sebagai institusi yang mempunyai fungsi sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja dalam upaya mempersiapkan kehidupan berkeluarga, BKKBN terus meningkatkan berbagai program,'' katanya.
Ø  BAB V CONTOH KASUS WARGANEGARA DAN NEGARA 

Seseorang yang ingin menjadi warga suatu Negara harus berusaha melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara tersebut secara aktif. Misalnya, warga Negara Asing yang sudah lama bermukim di Indonesia, Apakah orang tersebut (warga Asing) wajib mematuhi peraturan undang-undang Negara Indonesia??? 

Ø  BAB VI CONTOH KASUS PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT 
 
Kasus Ade Irma misalnya, setelah 2 tahun memperjuangkan haknya mendapatkan pelayanan kesehatan, oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo baru bisa menerimanya. Walau keberhasilannya itu, harus dibayar mahal dengan nyawanya yang tidak tertolong. Ade, satu diantara sekian banyak pemilik sah kartu keluarga miskin yang ditolak keluhan kesehatannya oleh rumah sakit.
Risma Alfian, bocah pasangan Suharsono (25) dan Siti Rohmah (24), sudah empat belas bulan tergolek lemah di atas tempat tidurnya. Kepalanya yang terus membesar membuat Risma tidak bisa bangun. Sejak umur satu bulan, Risma sudah divonis terkena hydrocephalus (kelebihan cairan di otak manusia sehingga kepala penderita semakin besar).
Bidan tempatnya menerima imunisasi, meminta Risma segera menjalani operasi atas kelainan kepalanya itu. Operasi tidak serta merta bisa dilakukan lantaran butuh biaya yang begitu besar untuk mendanainya.
Bahkan dengan memiliki kartu Gakin yang diperolehnya dengan susah payah, juga tidak mampu bisa membawa Risma dalam perawatan medis. Risma ditolak RSCM lantaran tidak indikasi untuk dirawat.
   
Ø  BAB VII CONTOH KASUS MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN 
 
Program Bedah Desa Target Entaskan Desa Tertinggal
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini mencanangkan program Bedah Desa untuk mengentaskan desa tertinggal. Dalam program ini, desa-desa tertinggal direncanakan menjadi pusat pembangunan.
Helmy mengatakan, Program Bedah Desa menjadi target 100 hari Kementerian PDT. Dalam program ini, kemiskinan berusaha dikurangi dengan pembangunan berbagai infrastruktur desa.
Sejumlah infrastruktur yang direncanakan mulai dari pembangunan jalan poros desa, pasar, serta listrik desa dengan mengandalkan energi alternatif di antaranya tenaga matahari dan mikrohidro. "Melalui program ini kita ingin mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis (7/1/2010).
Menurut Helmy, pembangunan yang selama ini cenderung dipusatkan di perkotaan semakin mendesak dilakukan di daerah pedesaan. Hal ini mengingat tingkat urbanisasi yang semakin tinggi. Saat ini, jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan tinggal 58 persen, sedangkan 42 persen lainnya tinggal di perkotaan.
"Komposisi ini dinilai sangat tidak imbang karena 70 persen kabupaten Indonesia berada di daerah pedesaan. Pada tahun 1980-an, hanya 20 persen penduduk tinggal di perkotaan," ujar Helmy.
Dengan membuat pedesaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, diharapkan penduduk di perkotaan akan mengalir ke pedesaan sehingga komposisi tempat tinggal penduduk semakin berimbang. Saat ini, dari 72 ribu desa di Indonesia masih ada 32 ribu desa tertinggal. Desa-desa ini tersebar di 183 kabupaten tertinggal yang terdiri dari 149 kabupaten lama dan 34 kabupaten hasil pemekaran.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UGM Danang Parikesit mengatakan, pembangunan di desa tertinggal perlu dilakukan berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing. Daerah tertinggal punya tatanan sosial dan masalah yang spesifik. Oleh karena itu, solusi permasalahan pun spesifik dan harus disesuaikan dengan kondisi maupun potensi masing-masing desa.
Sementara itu, Rektor UGM Sudjarwadi menyambut baik ajakan kerjasama kementerian PDT dalam program Bedah Desa tersebut. Setiap tahun, sekitar 6.000 mahasiswa UGM dikirim ke desa-desa tertinggal dalam program kuliah kerja nyata (KKN). "Di KKN mahasiswa-mahasiswa dilatih untuk terlibat dalam pembangunan di daerah tertinggal," katanya.


Ø  BAB VIII CONTOH KASUS PERTENTANGAN SOSIAL DAN INTEGRASI MASYARAKAT

Tahun 2012 Masih Rentan Konflik Sosial
JAKARTA, KOMPAS.com -- Gerakan radikalisme dan konflik sosial diprediksi masih akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2012, pemerintah dan khususnya aparat keamanan, harus mewaspadai terjadinya aksi radikalisme yang terdiri dari konflik-konflik sosial dan kekerasan atas nama agama.
Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lazuari Birru, Dhyah Ruth, Jumat (3/2/2012) di Jakarta. Menurut Dhyah, radikalisme yang terkait dengan konflik-konflik sosial bersumber dari deprivasi ekonomi, yaitu perasaan terpinggirkan secara ekonomi.
Selain itu, menurut Dhyah, karena adanya perasaan kalangan masyarakat yang teralienasi, yaitu perasaan terasing hidup di lingkungan sendiri. Lalu, adanya perasaan terancam dari kelompok masyarakat, yaitu perasaan bahwa posisinya dilemahkan atau tertekan.
Kelompok radikal, kata Dhyah, berpotensi besar melakukan infiltrasi terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu marginalisasi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, tetap menjadi fokus kampanye kelompok radikal.
Selain itu, pertentangan kelas juga menjadi isu yang sangat mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menyulut kekerasan. Misalnya, buruh dengan pengusaha atau petani dengan pengusaha agrobisnis atau perkebunan.
Dhyah mengungkapkan, dari survei indeks radikalisme Lazuardi Birru tahun 2011, kelompok pekerjaan petani, nelayan dan peternak memiliki indeks kerentanan tertinggi, yaitu 46,4. Kemudian, kelompok pengangguran memiliki skor indeks kerentanan 44,8, dan kelompok buruh dan pekerjaan serabutan mencapai 43.9.
"Skor itu berada di atas titik aman, yaitu 33,3. Skor 0 menunjukkan tidak radikal dan skor 100 menunjukkan sangat radikal," jelasnya.


Ø  BAB IX CONTOH KASUS IPTEK DAN KEMISKINAN

Warga Miskin Jakarta Bakal Punya Dokter Pribadi 

Ada terobosan lainnya yang akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta periode Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama ini. Selain akan meluncurkan Kartu Jakarta Sehat pada 10 November, Jokowi ingin warga miskin memiliki dokter pribadi. Sehingga penyakit yang diderita bisa segera didiagnosis dan ditangani.

Caranya dengan melibatkan mahasiswa fakultas kedokteran di beberapa universitas yang melakukan praktek kerja nyata. "Ingin sekali setiap rumah tangga miskin punya dokter pribadi," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Sabtu 3 November 2012.

Dengan itu, penyakit yang diderita warga miskin bisa segera diketahui. Jika penyakit yang diderita cukup parah, warga pun bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang terdekat.
Selain itu, kata Basuki, pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk rujukan agar bisa diterapkan di RSUD milik DKI maupun puskesmas. "Sehingga nantinya warga tidak menyerbu ke RSCM, tapi bisa disebar ke RSUD dan puskesmas di Jakarta," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dien Emmawati, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan 11 universitas yang ada di Jakarta. Antara lain Universitas Indonesia, Trisakti, Atmajaya, Universitas Islam Jakarta, Yarsih, dan Tarumanegara. "Kami akan maksimalkan ko-as (ko-asisten atau asisten dokter) di fakultas kedokteran yang ada di Jakarta," ujarnya.

Menurut Dien, untuk memaksimalkan program itu dibutuhkan 500 tenaga. Sebab ada sebanyak 1,2 juta warga miskin yang harus dilayani. "Se-Jakarta butuh 500 ko-as, untuk melayani 1,2 juta jiwa warga miskin," ujar dia.


Ø  BAB X CONTOH KASUS AGAMA DAN MASYARAKAT 
 
Marzuki: Bentrok Sumbawa Momentum Rerfleksi Tokoh Agama dan Masyarakat 

Marzuki berharap agar bentrokan di NTB itu bisa segera diredakan. 



Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, bentrok di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) seharusnya dijadikan momentum refleksi soal efektivitas perangkat adat dan agama dalam membangun harmoni.


Menurut Marzuki, persoalan-persoalan yang terjadi dalam konflik horizontal selalu membuat miris.

"Kenapa hal ini selalu saja terjadi. Artinya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama bagaimana? Kelihatannya sudah mulai tidak banyak didengar sehingga terjadi konflik," kata Marzuki di Jakarta, Rabu (23/1).

Terlepas dari itu, Marzuki berharap agar bentrokan di NTB itu bisa segera diredakan. Aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah terukur.

"Kepolisian harus respon cepat apabila terjadi konflik yang mengakibatkan korban kerugian yang besar," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 500 orang warga melakukan penyerangan secara spontan terhadap permukiman tertentu di Sumbawa Besar, ibukota Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, yang dipicu oleh isu bernuansa Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), Selasa, (22/1)sekitar pukul 13.30 WITA.

Dalam aksi penyerangan itu, sejumlah tempat ibadah agama tertentu dirusak massa yang termakan isu. Rumah dan toko pun di beberapa lokasi menjadi sasaran amukan warga, hingga beberapa rumah yang dihuni komunitas tertentu dibakar massa. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan juga dirusak massa yang terbakar emosi.

Pengunjuk rasa didominasi oleh sanak keluarga dari Arniati, wanita yang dinyatakan tewas pada Sabtu malam lalu (16/1), yang dilaporkan akibat kecelakaan lalu lintas. Namun sanak keluarganya meragukan penyebab kematiannya, karena ditubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebelum dinyatakan tewas, Arniati bersama pacarnya yang anggota polisi Brigadir I Gede Eka Swarjana, keluar bermalam Minggu, menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan.

Sanak keluarga Arniati mencurigai wanita muda itu dibunuh, bukan kecelakaan lalu lintas. Dan kecurigaan itu berkembang menjadi amarah ketika semakin banyak isu yang beredar, antara lain isu yang menyebutkan hasil visum ditemukan tanda-tanda kekerasan, yang dikait-kaitkan dengan kekerasan pada alat kelamin.

Sanak keluarga korban yang mendapat simpati dari warga lainnya, semakin marah ketika mendapat laporan dari pihak kepolisian kematian Arniati murni kecelakaan lalu lintas. 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar